Minggu, 10 April 2011

Fuad: Kasus MD adalah Konspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mensinyalir, kasus MD, mantan Relationship Manager Citibank, adalah masalah konspirasi, yang akan sulit untuk dituntaskan. Demikian pernyataannya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Petisi 28.
"Indikasinya yang lapor siapa. Kalau orang yang benar, kurang sedikit saja uangnya sudah mencak," kata Fuad di Jakarta, Minggu (10/4/2011).
Hal ini mengingat nasabah yang melaporkan baru tiga dari 236 nasabah yang disebutkan korban dari penyelewengan dana oleh MD. Nasabah yang menjadi korban pun sebenarnya tahu ke mana lari uangnya, tetapi tidak berani menuntut karena ketakutan dan pengurusan yang biayanya mahal.
"Logikanya, dia (MD) itu tahu karakteristik dari nasabahnya. Oh, ini yang kalau ribut takut (sama) polisi, KPK, pajak," tutur Fuad, yang menilai bahwa nasabahnya ini "tidak benar" atau ada rahasia yang perlu dijaga sehingga nasabah rela menggelontorkan uangnya kepada MD.
Kemudian, dana penyelewengan nasabah oleh MD sejumlah Rp 16 milyar, dinilai Fuad, hal yang tak logis. Sebab, menurutnya, dana itu pasti lebih dari jumlah tersebut.
Indikator lain dari masalah ini, yaitu MD yang tidak dirotasi oleh pihak Citibank. "Ini kan menandakan internal kontrol di Citibank tidak jalan, pengawasan BI pun enggak jalan," tuturnya.
Fuad juga menambahkan, jika masalahnya seperti ini, persoalan tersebut tidak akan tuntas, dan akan termakan oleh waktu. Ia menyimpulkan, perlu ganti rezim dan ganti sistem untuk mengatasi masalah kejahatan perbankan mengingat jika dianalisis, baik kasus ini maupun kasus perbankan lainnya, akarnya adalah korupsi.
"Korupsi menjadi sulit diberantas karena mafia-mafia bermarkas besar di pusat-pusat kekuasaaan, yudikatif, legislatif. Makanya susah betul untuk membangunnya sulit," ujarnya.

INFLASI

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

1.
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www.bps.go.id]
2.
Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

1.
Kelompok Bahan Makanan
2.
Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3.
Kelompok Perumahan
4.
Kelompok Sandang
5.
Kelompok Kesehatan
6.
Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7.
Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Kamis, 07 April 2011

cara menghemat uang

Berikut cara yang disarankan di media itu:
1. Jangan memanaskan mesin terlalu lama. Hal ini sering terjadi ketika Anda bersiap untuk pergi, misalnya berangkat kerja. Sambil memanaskan mobil, terkadang Anda juga menyempatkan diri untuk melakukan aktifitas lain. Secara tidak sadar, Anda sudah memanaskan mesin cukup lama dan mengakibatkan pemborosan BBM. Memanaskan mesin mobil, sebenarnya hanya membutuhkan waktu 3 menit saja. Atau, ketika jarum penunjuk suhu mesin sudah mulai bergerak. Itu berarti Anda sudah bisa menggunakan mobil.

2. Jika Anda ingin melajukan mobil lebih cepat, setelah pedal gas ditekan sedikit, langsung saja pindahkan gigi ke posisi yang lebih tinggi. Jangan tunggu sampai putaran mesin naik. Dengan melakukan hal ini saja, Anda sudah bisa menghemat konsumsi bahan bakar sebanyak 5-10 %;

3. Jika Anda terpaksa menekan pedal gas cukup dalam, usahakan tidak lebih dari 80%. Manfaatkan gaya dorong mobil untuk melakukan percepatan saat Anda ingin melajukan mobil lebih cepat;

4. Gunakan gigi yang paling tinggi ketika Anda sedang melaju cepat di jalan tol. Dengan begitu, putaran mesin pun akan tetap rendah, dan pemakaian bahan bakar pun bisa lebih dihemat;

5. Jika Anda sedang melaju di jalur yang cukup lowong, misalnya di jalan tol, usahakan kecepatan mobil berada di sekitar 70 km/jam. Ini adalah kecepatan yang paling pas dan terhitung ekonomis. Jika Anda melebihi kecepatan tersebut, putaran mesin akan meninggi, dan konsumsi bahan bakar akan semakin boros;

6. Sebisa mungkin, lajukanlah mobil dengan kecepatan konstan. Jangan terlalu sering menekan pedal gas dan melakukan pengereman secara tiba-tiba;

7. Saat memperlambat atau menghentikan laju kendaraan, manfaatkanlah pengurangan kecepatan dengan mesin (engine brake). Angkat pedal perlahan, dan putaran mesin pun akan ikut berkurang.

8. Selain cara-cara di atas, penggunaan aksesoris eksterior yang aerodinamis pun bisa berguna dalam proses penghematan BBM. Itu karena tenaga yang dihasilkan mesin digunakan untuk mengatasi hambatan (yang antara lain adalah angin).

9. Secara langsung, hambatan angin memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengkonsumsian bahan bakar (jika kendaraan sering dilajukan dengan kecepatan tinggi). Semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka hambatan angin pun akan semakin besar. Nilai hambatan pun akan semakin bertambah bila terjadi hujan. Untuk itu mobil Anda memerlukan perangkat aerodinasmi, seperti deflektor udara di bagian atap (untuk mobil box) atau mungkin bumper tambahan di bagian depan.

10. Penggunaan deflektor udara dapat mengemat konsumsi bahan bakar dari 5-10%. Sedangkan penggunaan bumper depan dapat menghemat konsumsi bahan bakar sebanyak 2-4%.

11. Penggunaan onderdil asli dan perawatan secara rutin juga merupakan cara terbaik dalam menghemat pemakaian bahan bakar. Onderdil asli yang dikeluarkan oleh produsen sebuah kendaraan sudah memiliki perhitungan yang sangat tepat. Untuk itu, jangan sekali-kali coba memakai onderdil palsu. Bisa jadi, mesin mobil Anda pun akan cepat aus dan pemborosan bahan bakar pun tak terhindarkan.

jangan sia-siakan uang !

topik : kebijakan pemerintah akan uang kembalian
Ice Cream Seharga 2400,00
suatu hari, saya jalan jalan ke mall palembang squer(PS) bersama keluarga saya. saat itu saya berada di lantai II pada daerah carrefour saya membeli "ice cream" yang seharga 2400,00. membeli 2 buah ice cream. sesampai saya di kasir, saya membayar dengan uang 5000,00. saya tidak menyangka, ternyata saya tidak diberi uang kembalian. saya tidak protes pada saat itu. seharus nya harga 2buah ice cream adalah 4800,00 dan seharusnya saya menerima uang kembali sebesar 200,00. memang jumlah yang kecil, tetapi bagaimana jika uang 200 perak itu saya kumpul sebanyak 100buah atau lebih? itu jumlah yang lumayan besar kan?
Mungkin, bagi anda uang 200,00 adalah jumlah yang sangat kecil, akan tetapi masih banyak saudara kita yang membutuhkanya diluar sana. jangan pernah anda berfikir bahwa uang 200 perak adalah "uang recehan yang tidak bisa apa apa", karna kelak anda akan menyesal!!
Semoga ada suatu kebijakan dari pemerintah tentang uang kembalian agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli. apakah kalian bisa bayangkan jika sebuah toko mendapat untung atau uang kotor dari seorang konsumen sebesar 200,00 dan dalam sehari toko itu bisa meraup lebih dari 100 konsumen? berapakah hasil uang kotor tersebut dalam sebulan? semoga pemerintah melakukan kebijakan agar indonesia hidup makmur untuk selamanya tanpa kecurangan kecurangan.

sumber :http://wvo-icecream-cone.blogspot.com/2011/01/topik-kebijakan-pemerintah-akan-uang.html

Kasus Century Harus Diaudit Forensik

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengemukakan perlunya audit forensik secara independen untuk penyelesaian kasus Bank Cantury. Sebab, menurut ICW, hasil audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang terakhir tidak cukup menjelaskan secara rinci aliran dana yang terkait bailout Bank Century itu.

Melalui audit forensik independen bisa ditelusuri ke mana larinya talangan dana senilai Rp 6,7 triliun dan siapa saja yang dicurigai menerima dana tersebut tanpa dibumbui unsur-unsur kepentingan yang menghambat jalannya audit. ”Seharusnya audit forensik dilakukan melalui lembaga audit forensik yang independen. Jika demikian kasus itu sudah dekat menuju pengungkapan korupsi,” kata aktivis ICW, Adnan Topan Husodo, saat jumpa pers di kantor ICW, Senin (7/3/2011).

Audit forensik oleh tim independen bisa saja dilakukan, kata Adnan, tetapi tergantung siapa yang berinisiatif melakukannya. Tim harus benar-benar berasal dari orang-orang yang independen dan tidak memiliki kepentingan dalam bentuk apa pun untuk menyelesaikan kasus ini. ”Sekarang tinggal inisiatif dari siapa yang ingin mengangkat kasus ini untuk dilakukan audit forensik independen,” tutur Adnan.

Sebelumnya, KPK juga pernah meminta audit forensik harus dikerjakan oleh lembaga audit yang betul-betul independen. Hal ini bisa mempersempit konflik kepentingan tak terjadi dalam kasus Bank Century. Selain itu, juga bisa membantu kelancaran jalannya proses hukum selanjutnya.

sumber : kompas.com

STATISTIK PDB

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan III-2009 meningkat sebesar 3,9 persen terhadap Triwulan II-2009 (q-to-q). Peningkatan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pertanian 7,3 persen dan terendah di Sektor Jasa-jasa yaitu minus 0,3 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2008 (y-on-y), PDB Indonesia Triwulan III-2009 ini tumbuh sebesar 4,2 persen, dimana hampir semua sektor tumbuh positif dan yang tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 18,2 persen, sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh minus 0,6 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga Triwulan III-2009 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 (c-to-c) tumbuh sebesar 4,2 persen.

Besaran PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada Triwulan III-2009 Rp1.452,5 triliun sehingga kumulatif Triwulan ke III-2009 mencapai Rp4.131,1 triliun.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan PDB Triwulan III-2009 terhadap triwulan sebelumnya didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 1,8 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 6,6 persen, ekspor sebesar 8,5 persen, dan impor 8,3 persen. Sementara konsumsi pemerintah pada Triwulan III-2009 tumbuh minus 0,5 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan PDB penggunaan Triwulan III-2009 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2008 (4,2 persen) ditopang oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah 10,2 persen, konsumsi rumah tangga 4,7 persen, dan PMTB sebesar 4,0 persen. Sedangkan ekspor tumbuh minus 8,2 persen dan impor juga tumbuh minus 18,3 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Triwulan III 2009 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,8 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,3 persen, Pulau Kalimantan 9,5 persen, dan Pulau Sulawesi 4,5 persen dan sisanya 4,9 persen di pulau-pulau lainnya.

sumber :http://www.bps.go.id/index.php?news=730

tingkat kemiskinan dan pendapat perkapita indonesia saat ini di bandingkan dengan negaran ESEAN lainnya

Pendapatan per kapita penduduk Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun. Angka tersebut jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan pendapatan per kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai Korea yang memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000, meskipun masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki pendapatan per kapita penduduk di atas US $ 30,000.

Itulah topik terhangat yang dicatat di halaman surat kabar nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi beberapa ahli yang mengabaikan peningkatan pendapatan beberapa negara lain di atas yang memang memiliki pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat ini. Dengan berat hati kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US $ 1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189, Amerika US $ 43,444, Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa masyarakat Indonesia harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun 2030 prediksi itu benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah belaka bagi rakyat Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi “hantu” yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat. Negara inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya di dunia.

Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara global kemiskinan Negara-negara di dunia ketiga, yaitu Negara-negara berkembang yang nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara spesifik mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara berkembang adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah dengan infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia dengan norma secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara pinggiran benua Asia.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

----upaya pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan------
Program Penanggulangan Kemiskinan:
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
E. Potret Pembiayaan terhadap Sektor UMKM
Di tengah terpaan krisis energi, pangan dan keuangan yang sedang melanda dunia, termasuk didalamnya Indonesia, perhatian pemerintah terhadap sector UMKM kian menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Februari 2008 mencapai Rp 503,3 triliun atau 50,2 persen dari total kredit senilai Rp 1.002,7 triliun. Porsi itu lebih besar dibandingkan dengan periode Desember 2007 sebesar 50,1 persen dan Februari 2007 yang juga 50,1 persen.
Kredit UMKM merupakan pinjaman dengan plafon di bawah Rp 5 miliar. Adapun pinjaman dengan plafon di atas Rp 5 miliar disebut kredit korporasi. Membesarnya porsi kredit UMKM tidak terlepas dari gencarnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam beberapa bulan terakhir yang menjadi consensus pemerintahan SBY dalam menumbuhkan perekonomian yang bisa dikatakan berbasis rakyat. .
KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah yang dalam hal ini yang ditunjuk adalah Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha.
Beberapa bank yang di gandeng oleh pemerintah dalam menyalurkan dana ini antara lain BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. BRI menjadi bank yang paling agresif menyalurkan KUR. Hingga 28 April 2008, BRI menyalurkan KUR senilai Rp 2,61 triliun kepada 394.708 debitor. Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir hingga akhir 2008, BRI menargetkan penyaluran KUR sekitar Rp 5 triliun kepada 1 juta debitor. Pesatnya penyaluran KUR membuat porsi kredit UMKM BRI meningkat menjadi 83,13 persen dengan nominal Rp 98,46 triliun dari total pinjaman sebesar Rp 118,44 triliun.
Sedangkan BNI hingga 24 April 2008 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 665 miliar kepada 5.927 debitor. Menurut Sekretaris Perusahaan BNI Intan Abdams Katoppo, BNI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 2 triliun hingga akhir tahun. Sementara sampai dengan 21 April 2008, Bank Mandiri telah merealisasi penyaluran KUR sebesar Rp 864,74 miliar dengan total debitor 24.100 yang terbagi dalam 1.174 debitor individual dan 22.926 debitor linkage program. Rata-rata debitor KUR menerima Rp 35,9 juta per orang dengan limit sekitar Rp 3 juta.
Data penyaluran kredit UMKM lewat Program KUR.
Bank Penyalur Realisasi Jumlah Jumlah Debitor
BRI 28 April 2008 Rp2,61 Triliun 394.708 Debitor
BNI 24 April 2008 Rp 665 Miliar 5.927 Debitor
B. Mandiri 21 April 2008 Rp 864,74 Miliar 24.100 Debitor
Dari data di atas kiranya kita patut optimis bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, yang ditandai oleh besarnya porsi penyaluran kredit terhadap sektor UMKM menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi demikian, lambat laun permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Tentu saja hal ini harus di barengi dengan komitmen segenap komponen bangsa terlebih bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi anggaran APBN untuk program pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, dengan gambaran diatas, kita juga patut optimis bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada, juga dibarengi dengan pergeseran pemerataan hasil pembangunan yang di tahun-tahun lalu menunjukkan jurang ketidakadilan yang luar biasa.
F. Permasalahan Pemberdayaan UMKM
Beberapa permasalahan yang tengah di hadapi oleh sektor UMKM dewasa ini antara lain:
• Perlunya perluasan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan serta mensinergikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik di dalam maupun di luar negeri.
• Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui intensifikasi dan perluasan penyaluran kredit dari lembaga perbankan/keuangan kepada UMKM secara sistemik dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, diprioritaskan untuk membuka akses lembaga perbankan dan keuangan untuk pengembangan UMKM, menyederhanakan prosedur dan persyaratan dan penjaminan usaha/kredit khususnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.
• Peningkatan intensitas upaya pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping usaha mikro. Terkait dengan hal ini, diperlukan upaya penyusunan panduan dan kebijakan untuk menentukan kedudukan serta penghargaan terhadap jasa profesional KKMB oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina.
• Penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam sistem perbankan nasional terutama untuk memperluas penyaluran kredit terutama untuk segmen usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini perlu diprioritaskan untuk menyiapkan landasan regulasi berupa Undang-Undang tentang LKM.
• Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.
• Inovasi produk layanan kredit/keuangan mikro harus terus dikembangkan oleh perbankan sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek potensi UMKM (yang masih belum bankable).
• Perlunya penyediaan sumberdaya manusia pengelola Satgas Daerah KKMB dalam bentuk staf Unit Bantuan Teknis (UBT) jumlah cukup, memiliki kompetensi, kapabilitas yang memadai, dan bekerja secara full time untuk menggerakkan dan mempercepat operasionalisasi Satgas Daerah KKMB.
• Perlunya peningkatan intensitas forum-forum komunikasi diantara Bank, KKMB, Usahawan, dan stakeholder terkait lainnya sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait dengan implementasi penyaluran kredit untuk UMKM, terutama kredit usaha mikro.
• Perlunya peningkatan optimalitas pemanfaatan dana-dana BUMN (melalui Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM terutama melalui pembiayaan usaha mikro di daerah.
G. Program Pemberdayaan UMKM
Dari beberapa permasalahan perberdayaan UMKM di atas, pemerintah tengah menggalakkan program bagaimana sektor UMKM bisa bergerak. Di antaranya adalah dengan mengupayakan pemberian pembiayaan lunak pada sektor ini. Program yang berkaitan dengan ini adalah seperti program penjaminan dan penyaluran Kridit Usaha Rakyat (KUR).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini bahwa pengembangan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah merupakan cara yang paling tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab, program penyaluran kredit ke koperasi dan UMKM dengan pola penjaminan akan menyelesaikan masalah selama ini, yaitu sulitnya sektor koperasi dan UMKM mendapat kredit dari perbankan.
Realisasi kredit usaha rakyat atau KUR sejak diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007 terus menunjukkan peningkatan. Bahkan hingga akhir Maret 2008 kredit itu sudah mencapai Rp 3,276 triliun dengan jumlah debitor 187.860 pengusaha mikro dan kecil.
Menurut Presiden SBY dalam sebuah kesempatan, tahun lalu tercatat 48 juta unit UMKM dengan anggota 85 juta pelaku usaha. Adapun jumlah koperasi pada waktu itu tercatat 140.000 unit dengan jumlah anggota 28 juta orang. Presiden menyatakan :
“Jika koperasi dan UMKM ini tumbuh, maka pendapatan atas orang per orang dari koperasi dan UMKM juga akan terus meningkat sehingga taraf hidup rakyat pun akan meningkat. Ini akan mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran di masyarakat, selain juga menambah kesejahteraan rakyat,”
Dirut Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir menyatakan, program ini akan memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku koperasi dan UMKM. Menurut Sofyan Basir :
“Selama ini mereka itu sebenarnya sudah feasible, akan tetapi belum bankable. Sebab itu, kredit bagi sektor kecil ini ditujukan pada sektor ekonomi produktif dengan suku bunga kredit maksimum 16 persen dan jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta per debitor,”
Dari program ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui program ini juga, pemerintah menargetkan sector UMKM dapat tumbuh sebesar 650.000 unit UMKM.
Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga miskin. Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan.
Melalui program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.
Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun. Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.

Minggu, 03 April 2011

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Berjalan di BPS

nama: LESTARI DWI JAYANTI
kelas: 1EB18
NPM: 24210004

Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini
Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru (sebelum krisis ekonomi 1997)dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang sepektakuler, paling tidak pada tingkat makro (agregat). Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indicator ekonomi makro. Yang umum digunakan adalah tingkat PN perkapita dan laju pertumbuhan PDB pertahun. Pada tahun 1968 PN per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar US$60.
Namun, sejak pelita 1 dimulai PN Indonesia perkapita mengalami peningkatan relatif tinggi setiap tahun dan pada akhir dekade 1980-an telah mendekati US$500. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDB rata-rata pertahun juga tinggi 7%-8% selama 1970-an dan turunke 3%-4% pertahun selama 1980-an. Selama 70-an dan 80-an, proses yang cukup serius, yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seprti merosotnya harga miyak mentah di pasar internasional menjelang pertengahan 1980-an dan resensi ekonomi dunia pada decade yang sama. Karena Indonesia sejak pemerintahan orde baru menganut system ekonomi terbuka, 18 goncangan-goncangan eksternal seperti itu sangat terasa sangat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain faktor harga, ekspor Indonesia, baik komoditas primer maupun barang-barang industri maju, seperti jepang, as, dan eropa barat yang merupahkan pasar penting ekspor indonesia. Dampak negative dari resensi ekonomi dunia tahun 1982 terhadap perekonomian Indonesia terutama terasa dalam laju perumbuhan ekonomi selama 1982- 1988 jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Karena pengalaman menujukan bahwa biasanya resensi ekonomi dunialebih mengakibatkan permintaan dunia berkurang terhadap bahan-bahan baku ( yang sebagian besar di ekspor oleh NSB) daripada permintaan terhadap barang-baraang konsumsi, seperti alat-alat rumah tangga dari elektronik dan mobil (yang pada umumnya adalah ekspor Negara-negara maju).
Pada saat krisis ekonomimencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh dratis hingga 13,1%. Namun, padatahun 1999 kembali positif walaupun kecil sekitar 0,8% dan tahun 2000ekonomi Indonesia sampai mengalami laju pertumbuhan yang tinggi hampir mencapai 5%. Namun, tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi kembali merosot hinngga 3.8% akibat gejolak politikyang sempat memanas kembali dan pada tahun 2007 laju pertumbuhan tercatat sedikit diatas 6%.
Antara tahun 1990 hingga setahun menjelang krisis ekonomi, ekonomi indonesia tumbuh rata-rata pertahun diatas 8%. Kemajuan yang dicapai oleh cina dan india memang sangat menakjubkan. Pada awal dekade 90-an, pertumbuhan ekonomi dikedua Negara besar tersebut masing-masing tercatat hanya 3,8% dan 5,3%. Namun, pada pertengahan dekade 90-an, pertumbuhan kedua Negara itu sudahmenyamai bahkan melewati persentasi Indonesia. Dari sejumlah Negara ASEAN yang juga dihantam oleh krisis 1997/98, Indonesia memang paling parah dengan pertumbuhan negative hingga 13,1%,disusul kemudian oleh Thailand dengan -10,5%dan Malaysia-7,4%. Namun, yang menakjubkan dari kedua Negara tersebut setahunsetelah itu ekonomi mereka mengalami pulih lebih cepat dibandingkan ekonomi Indonesia yang hanya 0,8%.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik setelah 1998 tercerminkan pada peningkatanPDB perkapita atas dasar harga berlaku tercatatsekitar 4,8 juta rupiah. Tahun 1999 naik menjadi 5,4 juta rupiah dan berlangsung sehingga mencapai sekitar 10,6 juta rupiah tahun 2004, perkapita Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1420 dalar AS, di atas india, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan china.
Tahun 1998, sebagai akibat dari krisis ekonomi, semua komponen pengeluaran mengalami penurunan, terkecuali X, yang maengakibatkan kontraksi AD sekitar 13%. Sedangkan perkembangan X bias bertahan positif selama masa krisis terutama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Komponen AD yang paling besar penurunannya selama 1998 adalah pembentukan modal bruto (investasi) yang merosot sekitar 33,01% dibandingkan kontraksi dari pengeluara konsumsi swasta (rumah tangga) sebesar 6,40% dan pengeluaran pemerintah sekitar 15,37%.besarnya penurunan investasi tersebut juga kelihatan jelas dari penurunan persentasenya terhadap PDB pada tahun 2000 pertumbuhan investasi (tidak termasuk perubahan stok) sempat mencapai hampir 18%, namun setelah itu merosot terus hingga negative pada tahun 2002.
Pada awalnya, salah satu factor penting yang menyebabkan merosotnya kegiatan investasi didalam negri selama masa krisis,seperti juga dinegara-negara asia lain yang terena krisis (korea selatan dan Thailand), adalah karena kerugian besar yang dialami oleh perusahan swasta akibat depresiasi rupiah yang besar, sementara utang luar negri (ULN) nya dalam mata uang dolar AS tidak dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu di pasar berjangka waktu kedepan (forward). Factor-faktor lain yang membuat lesunya komponen investasi didalam AS diantaranya adalah jatuhnya harga saham, pelarian moda ( atau arus modal keluar lebih banyak daripada arus masuk), dan resiko premium yang meningkat drastis.
Dua factor terakhir ini didorong terutama oleh kondisi politik, social, keamanan dan penegakan hukum yang buruk. Sedangkan dari ekspor meningkat karena memang depresiasi rupiah terhadap dolar As waktu itu membuat sebagian produk Indonesia, khususnya perkebunan, mengalami peningkatan daya saing harga.

Faktor Penentu Prospek Perekonomian Ekonomi Indonesia

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi diantaranya, faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.


Perubahan Struktur Ekonomi
Apa itu perubahan struktur ekonomi? Perubahan struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier.
Berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan.
1. Produktivitas tenaga kerja persektor secara keseluruhan
2. Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
3. Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
4. Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
5. Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.